Andi Mirza Tegas Tolak Pilkada Dipilih DPRD: Biarkan Rakyat Menentukan Pemimpinnya Secara Langsung

Andi Mirza Sekretaris PAC PDIP Dumai Timur

PORTALKEKINIAN.COM - Sekretaris PAC PDI Perjuangan Dumai Timur, Andi Mirza, menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dan meminta agar kedaulatan rakyat tetap dijaga melalui pemilihan langsung.

Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Dumai Timur, Andi Mirza, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD. 

Menurutnya, mekanisme tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Andi Mirza kepada media saat ditemui di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Dumai, Jalan MH Thamrin (Dock), Kelurahan Ratu Sima, Dumai Selatan, pada Sabtu (17/1/26).

Ia menegaskan bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara jelas mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis. 

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan bahwa demokratis yang dimaksud adalah pemilihan langsung oleh rakyat, serta tunduk pada asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas. Pilkada adalah bagian dari rezim Pemilu yang menegaskan kedaulatan rakyat. Karena itu, wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah langkah mundur bagi demokrasi,” tegas Andi Mirza.

Menurutnya, alasan mahalnya biaya politik tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah sistem demokrasi. 

Ia menilai yang perlu dibenahi adalah tata kelola politik dan penegakan hukum, bukan justru mencabut hak rakyat untuk memilih secara langsung.

“Kalau biaya politik mahal, jangan sistemnya yang diubah. Yang harus dibenahi adalah praktik politiknya, pengawasan, dan integritas penyelenggara serta peserta Pemilu,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Mirza yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) kota Dumai it, tampak mengepalkan tangan dan menyerukan semangat perjuangan dengan pekikan “Satyameva Jayate”, sebagai simbol keberpihakan pada kebenaran dan rakyat.

Ia menegaskan, PDI Perjuangan sebagai partai ideologis akan terus berada di garis rakyat dan konsisten menjaga demokrasi konstitusional. 

“Biarkan rakyat menentukan pilihannya sendiri. Itulah hakikat demokrasi yang diperjuangkan sejak reformasi,” tutupnya. (red)