 |
| Foto: istimewa |
PORTALKEKINIAN.COM - Dumai, Sabtu (17/1/2026). Wakil Ketua DPRD Kota Dumai sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Dumai, Bahari, SH, menegaskan komitmen partai untuk menyelamatkan hak rakyat dan menjaga demokrasi, khususnya terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kembali dipilih oleh DPRD.
Ketua Pdi Perjuangan Kota Dumai Bahari, SH menyatakan PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana Pilkada dipilih oleh DPRD karena dinilai mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi di daerah.
Di terangkan juga oleh, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Dumai, Parluhut Harianja, menegaskan bahwa Pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
“PDI Perjuangan menolak wacana Pilkada kembali dipilih oleh DPRD, karena tidak mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat secara politik. Nasib suatu daerah harus ditentukan oleh keputusan rakyat di daerah itu sendiri,” tegas Parluhut.
Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Dumai, Muhammad Dochlas Manurung, SH, menilai bahwa demokrasi di tingkat daerah tidak boleh dibatasi hanya pada kepentingan elit politik.
“Demokrasi di daerah tidak boleh dipersempit hanya pada segelintir elit politik. Rakyat harus tetap menjadi pemegang mandat tertinggi dalam menentukan pemimpin daerahnya,” ujarnya.
Menurut ketiganya, mekanisme Pilkada langsung merupakan amanat reformasi dan konstitusi yang bertujuan memperkuat partisipasi rakyat dalam proses politik.
Perubahan sistem dinilai berpotensi menggerus hak politik masyarakat serta membuka ruang transaksi politik di tingkat elite.
PDI Perjuangan Kota Dumai, lanjut Bahari, akan terus berdiri di garis depan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, memperjuangkan suara rakyat, serta menolak setiap kebijakan yang berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat.
“Demokrasi bukan sekadar prosedur, tetapi hak dasar rakyat yang harus dilindungi,” pungkas Bahari. (red)
0 Komentar