 |
| Kamal Nyarrang, Wakil Bendahara Umum PB HMI |
PORTALKEKINIAN.COM - Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam konteks Indonesia, sistem pertahanan negara yang dianut adalah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta sumber daya nasional lainnya. Sistem ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, serta berkelanjutan guna menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya memiliki relevansi kuat dalam menjawab tantangan pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan negara. Namun demikian, Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai slogan politik semata. Diperlukan aktualisasi nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa aspek strategis yang perlu mendapat perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap ketahanan nasional.
Aspek Ideologi
Di tengah arus globalisasi, dunia diwarnai oleh berbagai ideologi besar seperti liberalisme, komunisme, serta fundamentalisme keagamaan. Indonesia memiliki keunikan tersendiri dengan Pancasila sebagai ideologi negara—sebuah ideologi yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa dan berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.
Namun, semakin terbukanya hubungan antarnegara membawa tantangan besar bagi ketahanan ideologi nasional. Oleh karena itu, penguatan ketahanan ideologi harus terus dibangun dengan menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang bersifat demokratis, nasionalis, religius, humanis, serta berkeadilan sosial.
Aspek Politik
Ketahanan politik dapat diwujudkan melalui penempatan kedaulatan rakyat secara proporsional dalam kehidupan bernegara. Hal ini mencakup optimalisasi fungsi lembaga-lembaga negara, penegakan keadilan sosial dan supremasi hukum, serta penciptaan situasi politik yang kondusif.
Selain itu, peningkatan budaya politik yang dewasa, pemberian ruang yang sehat bagi saluran-saluran politik, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, serta kontrol sosial yang bertanggung jawab menjadi prasyarat penting. Penegakan hukum serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Aspek Ekonomi
Ketahanan ekonomi tercermin dari kemampuan bangsa dalam menjaga stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, serta mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
Pembangunan ekonomi semestinya diarahkan pada penguatan ekonomi domestik melalui penciptaan iklim usaha yang sehat, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan barang dan jasa, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Di tengah persaingan global, daya saing ekonomi nasional harus dibangun tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial.
Aspek Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan negara harus mampu mewujudkan kesiapsiagaan nasional serta semangat bela negara yang tangguh. Melalui penyelenggaraan Sishankamrata, negara wajib menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Seluruh potensi nasional dan capaian pembangunan yang telah diraih harus dilindungi dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, Asta Cita Presiden Prabowo Subianto harus diwujudkan dalam kebijakan konkret dan tindakan nyata. Ia tidak boleh berhenti sebagai jargon politik, melainkan harus hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai strategi pembangunan nasional yang memperkuat ketahanan bangsa menuju Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan. (*)
0 Komentar