Foto: Wisma Danantara IndonesiaPORTALKEKINIAN.COM - Chief Operating Officer Danantara, Rosan Roeslani, melaporkan kepada Presiden RI bahwa sebanyak 600 unit Hunian Danantara akan diserahterimakan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026 di Aceh Tamiang, sebagai tahap awal pembangunan hunian layak dan beradab di tiga provinsi.
Chief Operating Officer Danantara, Rosan Roeslani, bersama BUMN Karya dan pemerintah daerah, berkoordinasi dengan BNPB.
Pembangunan dan serah terima Hunian Danantara sebanyak 600 unit tahap awal, dengan target total 15.000 unit rumah.
Berlokasi di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, di atas lahan PTPN yang telah dilakukan land clearing. Program ini juga mencakup wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sumatera Barat.
Pembangunan hunian ini bertujuan menyediakan tempat tinggal yang layak, beradab, dan manusiawi bagi masyarakat terdampak, serta mendukung percepatan pemulihan dengan pendekatan sistem syariah yang sesuai dengan karakteristik Aceh.
Hunian dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektare yang dapat dikembangkan hingga 13 hektare. Setiap unit memiliki ukuran sekitar 4,5 x 4,5 meter atau 22 meter persegi. Selain hunian, Danantara juga menyerahkan fasilitas pendukung berupa taman bermain, jaringan WiFi, musala, 14 unit dapur umum, serta 120 unit toilet dan kamar mandi.
Dalam proses pembangunan, sebanyak 1.635 pekerja dikerahkan selama 24 jam, melibatkan BUMN Karya seperti Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan (PP), Nindya Karya, dan Adhi Karya.
Rosan Roeslani menyampaikan bahwa dalam tiga bulan ke depan, Danantara menargetkan penyelesaian 15.000 unit rumah, dengan rincian sekitar 12.000 unit di Aceh, 2.000 unit di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, serta 500 unit di Sumatera Barat.
Pendanaan pembangunan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dengan total anggaran sekitar Rp1 triliun. Hingga saat ini, realisasi anggaran yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp655 miliar.
“Danantara siap berpartisipasi lebih besar lagi dengan mengedepankan sistem syariah serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan BNPB,” ujar Rosan.
Laporan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Presiden di Aceh Tamiang dan disiarkan melalui Sekretariat Presiden. (Red)
0 Komentar